PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA MAKASSAR SEBAGAI “SMART CITY”

Oleh :

Amry, S.Kom

 Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam.  Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, akuntabel, mudah, murah dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good  governnance.

Seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi pun tak urung juga menjadi suatu terobosan baru yang digunakan oleh kota makassar untuk memberikan layanan yang semaksimal mungkin bagi penduduknya. sehingga muncul konsep cyber city dan smart city. Konsep-konsep tersebut berkembang dengan mendasarkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola kota.

Menurut Jung-hon  & Maguerite (2014), Smart city merupakan kota dengan investasi modal manusia dan sosial, dengan transportasi (tradisonal) dan infrastruktur komunikasi modern serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yg tinggi, dengan manajemen SDA yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang partisipatif.

Menurut Supangkat (2014), Smart city adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas, intinya smart city menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kota yang lebih efisien. tujuan-tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan dapat dicapai secara sistematis dan bertahap dengan perspektif jangka panjang.

Menurut Ahmad (2013), Kota cerdas atau smart city, pada umumnya didasarkan pada 3 hal, pertama faktor manusia, kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua faktor teknologi, kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Terakhir faktor kelembagaan, masyarakat kota (pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk) yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi. Definisi lain smart city adalah pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efekitf dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

 Pada umumnya, pembangunan kota-kota yang menuju smart city diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial, pada masalah-masalah prioritas.

Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai ibukota yang juga merupakan pintu gerbang dari Indonesia bagian timur yang merupakan jalur perdanganan, ekonomi, sosial, politik, dan segala kemajuan maka kota Makassar mempunyai potensi untuk menjadi sebuah kota dunia bahkan smart city atau kota pintar yang dapat menjadi kota idaman bagi masyarakat baik dari Indonesia maupun dari luar negeri.

Kesiapan kota Makassar akan hal itu terbukti dari perkembangan infrastruktur di kota Makassar yang berkembang dengan pesat. Infrastruktur kota yang lebih maju dan lengkap, menegaskan arah Makassar menuju kota megapolitan semakin kentara. Pemilihan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara internal Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan dalam sistem pemerintahan harus bersifat dinamis (living document), serta diperlukan review ataupun evaluasi secara periodik untuk tetap menjaga aktualitasnya makin menegaskan kesiapan Makassar dalam menyongsong predikat sebagai kota utama di Indonesia.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintahan dewasa ini dirasakan semakin penting. Dengan perkembangan yang signifikan dibidang tersebut telah menyebabkan berbagai perubahan mendasar pada segala aspek, informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan jalannya pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Kemajuan teknologi ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan perlu untuk dikelola secara baik dan benar.

Mengingat akan pentingnya fungsi pengelolaan data dan informasi ini, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan di instansi pemerintah maka wajar kalau pemerintah berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumberdaya lainnya, seperti halnya sumberdaya manusia, keuangan, waktu dan yang lainnya. Sistem informasi kini telah menjadi kerangka dasar bagi semua aktifitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif.

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam sistem pemerintahan ini, dan didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era millennium ini, rancangan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Tanpa perencanaan yang baik seringkali penerapan teknologi informasi dan komunikasi akan terjebak menjadi penyelesaian yang tidak optimal dengan investasi yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

 Dengan adanya rancangan yang baik, penerapan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan akan dapat mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin, sehingga biaya yang dikeluarkan nantinya tidak semata-mata hanya sebagai pengeluaran saja akan tetapi diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk investasi yang menguntungkan.

Profil  Kota Makassar

Profil Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 km2 dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.

Hingga Tahun 2014 Kota Makassar telah berusia 407 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

Konsep Makassar Smart City

Sebenarnya belum ada definisi yang baku tentang smart city. Definisi smart city sangat beragam tergantung dari komponen dan tujuan pengembangannya masing – masing. Smart City digunakan untuk merepresentasikan kemampuan sebuah kota yang menyediakan layanan terhadap individu dan masyarakat, untuk berekplorasi dalam dunia maya dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan  tentang kota tersebut.

 Smart City adalah kota yang Pintar. Pintar dalam bertindak dan segera mengeksekusi hingga suatu permasalahan terselesaikan dengan baik.  Konsep pintar ini melibatkan 3 (tiga) komponen, yakni teknologi, proses dan manusia. Ketiga komponen harus saling mendukung dan selaras dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan kota melalui implementasi smart city.

Kebutuhan terhadap implementasi dari konsep smart city dewasa ini semakin meningkat diseluruh Kota di dunia, termasuk di kota makassar. Hal ini karena semakin banyak penduduk yang berurbanisasi ke wilayah kota, menyebabkan ledakan populasi di kota makassar.

Tingkat pertumbuhan penduduk di kota Makassar tentunya menjadi sumber dari banyak masalah, beberapa diantaranya termasuk kepadatan penduduk, kesehatan, pelayanan terhadap masyarakat dan banyak masalah lainnya. Di dalam menghadapi pertambahan penduduk dibutuhkan sebuah solusi yang bersifat inofatif dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Konsep smart city kota makassar adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat Kota Makassar secara efektif dan efisien. Smart city kota Makassar bertujuan mendukung pengelolaan data kearah yang lebih baik dan lebih cerdas melalui penggunaan perangkat yang relevan, aplikatif dan juga kemajuan teknologi yan terkonsentrasi pada suatu kendali yang bernama operation room.

Kendala Sumber daya Manusia

Sumberdaya Manusia dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu, Sumber daya Manusia (SDM) internal dan eksternal. SDM internal adalah pegawai pemerintahan, sedangkan eksternal adalah masyarakat daerah pada umumnya.

Dalam kondisi saat ini pegawai pemerintah Kota Makassar belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara professional untuk menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. Jenis dan kemampuan yang dituntut sangat beragam tergantung pada posisi dan tugasnya.

kemampuan SDM eksternal yaitu masyarakat daerah umumnya. Ketertinggalan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan berdampak langsung terhadap suksesnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan pelayanan masyarakat..

Kendala Aplikasi dan Jaringan

Berbagai jenis aplikasi atau sistem informasi telah diterapkan di Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang berbasis elektronik. Masing-masing SKPD membutuhkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dan berfungsi untuk mendukung proses kerja di SKPD masing-masing.

Aplikasi atau sistem informasi  yang diterapkan saat ini  dirancang dan dibuat oleh SKPD masing-masing sehingga data base yang dihasilkan tidak terkoneksi dengan data base SKPD yang lain. Aplikasi dan data base tersebar dimasing-masing SKPD.

Jaringan WAN eksisting menggunakan Telkom speedy, tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pengadaan komunikasi di sector ini sudah cukup baik, akan tetapi dengan konfigurasi pengendalian seperti kegiatan ini teknologi informasi dan komunikasi maka disetiap SKPD relatif sulit dilaksanakan karena setiap SKPD sangat independent untuk mengelola jaringannya sendiri.

Jaringan yang ada sekarang adalah setiap SKPD bebas melakukan interaksi dengan internet sehingga tidak terjaga kemanan transaksi data dan informasinya, sangat rawan terhadap intrusi, karena setiap titik berada di area terbuka yang langsung berhadapan dengan publik.   

Menurut Supriyanto (2005), sistem informasi adalah sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Menurut Gordon (1991), ada tiga komponen pendukung dalam Sistem Informasi Manajemen yaitu organisasi, sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini seringkali diabaikan sehingga pelaksanaannya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Frank Dance dalam Stephen (2009), salah satu aspek penting di dalam komunikasi adalah konsep reduksi ketidakpastian. Komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara indivuidual maupun kelompok.

  Secara garis besar aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dapat dikelompokkan sesuai dengan tujuannya dalam beberapa bagian antara lain Aplikasi Government to Citizens yang Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang berbasis elektronis. Aplikasi jenis ini dibutuhkan khususnya oleh unit-unit yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat umum. Beberapa aplikasi yang temasuk jenis ini antara lain adalah, aplikasi untuk pengurusan KTP dan catatan sipil lainnya, atau aplikasi-aplikasi untuk pengurusan perijinan- perijinan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Aplikasi Government to Business Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap dunia usaha secara elektronis, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang kondusif untuk menjalankan roda perekonomian msyarakat sebagaimana mestinya. Beberapa aplikasi yang termasuk jenis ini antara lain adalah informasi potensi daerah dan lain-lain aplikasi yang di butuhkan oleh dunia usaha.

Aplikasi Government to Goverments yang berfungsi untuk mendukung terwujudnya interaksi antar instansi pemerintahan secara elektronis. Aplikasi jenis ini diharapkan dapat memperlancar proses administrasi serta proses pertukaran data antar instansi pemerintah baik didaerah ataupun dipusat. Termasuk aplikasi jenis ini adalah aplikasi system informasi eksekutif untuk mendukung pengambilan keputusan melalui penggunaan data warehouse yang dapat mengolah data dan informasi yang dihasilkan oleh unit-unit terkait.

Aplikasi Government to Employees yang berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap pegawai pemerintahan secara elektronis, sehingga tercipta peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri yang bekerja sebagai pelayan masyarakat. Beberapa aplikasi ini antara lain adalah Aplikasi Kepegawaian, Aplikasi Keuangan, Aplikasi yang mendukung interaksi antar pegawai (groupware) dan lain-lain aplikasi sejenis

 Portal Aplikasi yang berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang Penyediaan portal informasi yang berfungsi sebagai pintu gerbang untuk melakukan akses terhadap berbagai macam aplikasi diatas sesuai dengan tingkat kewenangannya sangat dibutuhkan guna kemudahan akses informasi.

Menurut Stephen (2008), menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Oleh karena itu organisasi harus memiliki harapan yang nyata, yaitu apa yang ingin dicapai dan usaha yang gigih dalam meraihnya, sehingga efektivitas dari pengembangan atau penerapan sistem informasi dapat terjadi.

Untuk membangun aplikasi smart city Pemerintah kota Makassar yang cukup banyak jumlah serta ragam jenisnya, diperlukan suatu tahapan rencana pengembangan yang terstruktur, komprehensif, realistik dan terukur.  

Beberapa kriteria digunakan dalam menentukan tahapan serta prioritas pengembangan smart city kota Makassar, namun kriteria utama yang menjadi acuan adalah pembangunan sistem informasi yang dapat secara efektif mendukung visi, misi serta strategi pemerintah kota Makassar. 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dari hasil survei dan wawancara di pemerintah Kota Makassar, basis data yang dibutuhkan oleh pemerintahan Kota Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sistem penamaan dari basis data yang digunakan disesuaikan dengan fungsi dari basis data yang bersangkutan, misalkan basisdata yang berisi data rekapitulasi dari masing-masing unit kerja dan digunakan oleh kepala daerah, sekertaris daerah dan sekertaris dewan untuk pelaporan, pengambilan keputusan dan pembuatan rencana strategis pemerintah daerah diberi nama “basis data eksekutif”.

Menurut Kristanto (2004), pengertian Basis Data (Database) adalah Kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file lain sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan instansi dalam batasan tertentu.

Untuk mencegah terjadinya duplikasi data pada beberapa unit kerja, maka beberapa unit kerja yang memerlukan data yang sama harus menggunakan basis data yang sama juga. Sehingga satu basis data dapat digunakan oleh beberapa unit kerja untuk membangun sistem informasinya juga Sehingga satu basis data dapat digunakan oleh beberapa unit kerja untuk membangun sistem informasinya.

Menurut Syafrizal (2009), Jaringan komputer adalah kumpulan interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Jaringan antar SKPD Pemerintah kota Makassar sekarang menggunakan Telkom Speedy. Dengan Arsitektur informasi di pemerintah Kota  Makassar masih seperti pemerintah daerah yang lain di   Indonesia yaitu belum terintegrasinya data dan informasi, saat ini belum adanya Government Data Management Center (GDMC) karena belum adanya kebijakan TIK dari Pimpinan yang mengharuskannya. Data dan informasi dari SKPD masih dikelola oleh masing-masing unit dan sistem pelaporannya langsung ke Walikota. Konsep seperti ini rawan kesalahan data karena bisa terjadi redundancy data dan ketidak konsistenan data yang dimiliki oleh satu SKPD dengan SKPD yang lain, karena untuk field yang sama bisa dikelola oleh beberapa orang di masing-masing SKPD, kedepan harus dibuat sistem integrasi dimana satu field data hanya dikelola oleh satu unit dan disebarkan keseluruh SKPD lain sebagai bagian dari modul seluruh sistem informasi di Pemerintah kota Makassar.

Pemetaan sistem informasi dilakukan untuk menentukan klasifikasi setiap sistem informasi sesuai karakteristik dan blok fungsinya dalam sistem pemerintahan daerah, untuk memastikan dukungan setiap sistem informasi terhadap tugas fungsi serta proses kerja yang ada dalam SKPD Pemerintah Kota Makassar.  

Perwujudan kondisi ideal sangat bergantung pada tersedianya jaringan komputer antar SKPD di pemerintahan ataupun ketersediaan jaringan yang dapat menghubungkan antara dinas-dinas tersebut dengan masyarakat umum. Penyediaan jaringan ini harus dapat menekan kesenjangan digital yang mungkin timbul antar daerah ataupun antar masyarakat.

Teknologi jaringan yang dipergunakan adalah dengan menggunakan basis TCP/IP, sedangkan topologinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi. Pada dasarnya setiap instansi diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi untuk mendukung penggunaan aplikasi di masing-masing instansi tersebut. Antar jaringan lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang utuh, begitu pula dengan jaringan di Kota nantinya.

Akses masuk dan keluar informasi dalam jaringan pemerintahan sedapat mungkin dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral unit pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian tingkat keamanan data dan jaringan dapat dikelola dengan baik.

 Komitmen dari semua tingkatan di jajaran pemerintahan, khususnya di tingkat pimpinan adalah merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dan merupakan faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan.

Dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kota Makassar telah cukup lengkap dan sudah menggunakan teknologi yang moderen. Harus disadari bahwa teknologi informasi dan komunikasi hanyalah sebuah alat (tools) yang tidak akan dapat menciptakan suatu perubahan apapun jika tidak didukung dengan sumber daya manusia dan budaya kerja yang memadai untuk menjalankan alat-alat tersebut. Saran agar Pimpinan tertinggi dimasing-masing SKPD harus memiliki kemampuan leadership dan mempunyai wawasan yang memadai tentang pentingnya penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi di manajemen pemerintahan. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan formal ataupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan baik secara internal ataupun eksternal. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan SDM lokal semaksimal mungkin adalah merupakan faktor kunci keberhasilan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan daerah sehingga Perubahan proses dan budaya kerja  berorientasi pada efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai customer sekaligus stakeholders dari pemerintahan.

  

Sumber

 Ahmad Nurman. (2013).  Manajemen Perkotaan, Jakarta: Tatamedia

Bungin Burhan. (2010). Penelitian Kualitatif. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Gordon Davis B. (1991).  Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1. Jakarta:PT Pustaka Binamas Pressindo.

Jung-hoon & Maguerite GH. (2014). Toward a framework for smart cities: A Conparison of seoul, san Francisco & Amsterdam. Korea seoul: Yonsei University.

Kristanto Andri. (2004). Jaringan Syaraf Tiruan (Konsep Dasar, Algoritma, dan Aplikasinya), Yogyakarta: Gava Media.

Stephen Littlejhon. (2009). Teori Komunikasi. Jakarta: Salemba Humanika.

Stephen Robbins. (2008). Perilaku Organisasi Edisi ke-12. Jakarta: Salemba Empat.

Supangkat Suhonoharso. (2014). Pengenalan & Pengembangan Smart city, Bandung: LPIK ITB.

Supriyanto Aji. (2005). Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Salemba Infotek.

Syafrizal Melwin. (2009). Pengantar Jaringan Komputer. Yogyakarta: Bentang .